Musyafak mengatakan, ketika melakukan sidak hari ini pun, Satgas mengakui bahwa Kementan sudah taat aturan PPKM Darurat, pegawai yang masuk hanya 10 persen dan mengikuti protokol kesehatan.
10 Persen pegawai yang masuk ini, kata Musyafak, adalah tim yang bertugas mengamankan stok pangan nasional selama PPKM Darurat, 90 persen pegawai lainnya WFH."Mereka harus monitor terhadap masalah pangan nasional, itu amanat presiden, Kementan ini saat covid dilematis, di satu sisi punya tanggung jawab besar mengamankan pangan nasional mulai produksi hingga distribusi, sehingga mau tidak mau kita gak bisa lockdown 100 persen, tapi kita sudah atur berupaya meminimalisir," ungkapnya.
Baca: Abu Janda Positif Covid-19, Awalnya Isoman Kini Dirawat di ICUBaca: WHO Umumkan Obat untuk Pasien Covid-19 yang Parah, Desak Produsen Turunkan HargaTerkait segel yang tetap dipasang meski aduan masyarakat tidak terbukti, Musyafak menyebut hal itu hanya kebutuhan administrasi pihak Satgas Covid-19 DKI.
Baca: Ibas Sebut Indonesia Sebagai Negara Gagal, Ternyata Dia Tidak Pernah Hadir dalam Rapat Komisi"Ya alasannya sih tadi gini, agar di sistem onlinenya itu bisa baik, kalau tidak ada tindak lanjut merah, itu lebih mementingkan teknis administrasi disana, cuma kalau menimbulkan persepsi negatif ini kami dirugikan," pungkas Musyafak.(*)
Mentan Syahrul Yasin Limpo
