Gubernur: OPD yang Bandel Diserahkan ke Penegak Hukum

THENEWSULSEL.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang dianggap membandel, diserahkan langsung ke Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. 

Pernyataan Nurdin Abdullah itu terkait adanya temuan penggunaan keuangan yang tidak sesuai posnya atau ada yang melebihi dari porsi anggaran.

Baca: Jadwal Bola Pekan ini: Belanda vs Spanyol, Jerman vs Republik Ceko

Bupati Bantaeng periode 2008-2018 ini dimintai komentar setelah membuka rapat kerja dengan tim Korsupgas KPK di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa (10/11/2020).

"Yang kita butuhkan, bagaimana APIP segera menuntaskan temuan-temuan itu. Ada beberapa OPD ditemukan penyimpangan anggaran sejak 2017.  Itu kan kecil-kecil. Sebenarnya itu pengembalian. Makanya KPK minta supaya itu segera direalisasikan," jelas Nurdin Abdullah.

Baca: Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah Gratis, Nurdin Abdullah: Presiden Kita Peduli Rakyat Kecil

Nurdin Abdullah memgharapkan, kepada kepala OPD untuk segera selesaikan. "Kalau itu direalisasikan itu cepat selesai, tapi bagi yang bandel yang tidak mau mengembalikan, ya tentu kita serahkan kepada aparatur penegak hukum," tegas Nurdin Abdullah. 

Menurut dia, kenapa harus diserahkan kepada APH yang dianggap bandel, supaya mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. 

Baca: Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Dua Proyek Besar di Sulsel

Bahkan, kata Nurdin Abdullah, APIP sudah sangat ramah dengan memberikan waktu kepada OPD untuk melakukan pengembalian. 

"Kenapa ini harus kita lakukan, supaya ada efek jera, jangan dianggap enteng hal yang seperti itu. Sebenarnya sudah sangat arif APIP ini memberi peringatan bahwa ada sekian besar yang harus melakukan pengembalian, mungkin sesuai dengan yang harus digantikan," tegasnya. 

Hal tersebut berdasarkan penegasan dari pihak Korsupgah KPK dan ditandai dengan kehadiran Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, hari ini, Selasa, 10 November 2020. 

"Yang pasti Korsupgah menegaskan kepada kita. Kita lanjutkan program pencegahan karena itu jauh lebih penting," tutupnya. (*)