Ribuan Warga Makassar, Gowa, dan Maros Terima Sertifikat Tanah dari Pemerintah, Begini Pesan Gubernur

THENEWSULSEL.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menghadiri penyerahan sertifikat tanah secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, Senin (9/11/2020).

Jumlah sertifikat tanah dibagikan pada 9.049 bidang untuk masyarakat Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Maros.

Warga yang hadir dalam penyerahan sertifikat secara virtual ini 100 orang, mewakili ribuan penerima lainnya. 

"Kita semua hadir guna mengikuti rangkaian  penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di tiga kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulsel yakni Makassar, Gowa, Maros," kata Nurdin Abdullah.

Ia atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan penerima, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kakanwil BPN Sulsel beserta seluruh jajaran. 

Di mana di masa pandemi ini, sesuatu yang tidak mudah untuk mengerjakan penyelesaian target penyerahan sertifikat ini.

Demikian juga dengan bupati/wali kota beserta Forkopimda yang telah memberikan dukungan membantu menyukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah kerja masing-masing. 

"Semoga kerjasama di seluruh instansi lingkup Sulsel ini tetap berjalan dengan baik dan ditingkatkan di masa yang akan datang," katanya. 

Imbuhnya,  memang selama ini, tanah itu dikuasai oleh masyarakat dan digarap dengan itikad baik.

"Mudah-mudahan sertifikat ini dimanfaatkan sebaik-baik untuk kepentingan yang bersifat produktif. Misalnya, bagi yang memiliki usaha, agar memanfataatkan sertifikat ini untuk mengembangkan usahanya dengan baik," harap gubernur. 

"Tentu kita tahu persis, selama ini masyarakat kita ingin mengembangkan usaha tetapi mungkin tidak bankable. Karena lahan kita punya, tetapi tidak ada alas hukum yang bisa kita jadikan agunan. Kami berharap bahwa betul-betuk untuk usaha, bukan untuk konsumtif," tambahnya.

Dengan adanya sertifikat ini, harapannya lainnya, bahwa  masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir.  

"Karena jujur rata-rata masyarakat kita yang ada di pesisir dan di desa masih saja kartel itu menjadi problem kita. Mudah-mudahan perbankan juga sudah bisa membantu kita," ujarnya.

Penyerahan sertifikat ini dapat meningkatkan nilai manfaat tanah dengan dapat dijadikan sebagai perlengkapan persyaratan usaha.

"Sehingga melalui jalinan sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pihak terkait kegiatan ini dapat terlaksana tanpa hambatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran," pungkasnya.

Sementara, itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan 31 provinsi, 201 kabupaten/kota dan 257 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Total junlah sertifikat yang dibagikan sebanyak 1 juta sertifikat. (*)