Terkait proyek-proyek pembangunan yang mangkrak, Andi Ahmad menyarankan pihak kampus mengundang auditor luar, selain auditor internal.
Baca: Masa Pandemi Corona, Poltekpar Makassar FGD Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata MahasiswaBaca: Ketua DMI Jusuf Kalla Sholat Jumat Perdana Era New Normal di Masjid AL-Azhar, Jakarta“Jadi bisa ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Atau auditor ekternal lain untuk pekerjaan proyek yang mandeg tersebut. Karena ini sudah lama lewat masa proyek,” jelasnya.
Diketahui, proyek pembangunan bermasalah di Politani Pangkep sejak tahun anggaran 2015, 2018, dan pembangunan dermaga yang mandeg memakai anggaran pusat tahun 2019.
“Contoh untuk pembangunan dermaga pendidikan, kegiatan ini sudah kontrak sejak 2019 lalu. Jadi Tidak bisa berhenti. Kewajiban rekanan melaksanakan kontrak.
“Tak ada alasan keadaan Kahar atau Force Majeure. Masalah hujan atau virus corona, karena proyek ini sudah jalan sebelum ada wabah atau pandemi Corona,” lanjut Andi Ahmad.
>> Pembangunanan Dermaga khusus pendidikan Politani Pangkep yang mangkrak, foto Maret 2020“Bolehlah ada kepentingan, tapi harusnya untuk kepentingan kampus. Jangan yang lain. Kalau begini terus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh jadi tak akan mengeluarkan anggaran lagi nanti-nantinya,” harapnya.
Mewakili alumni, Ia hanya meminta petinggi kampus, dari direktur dan wakil direktur untuk berbenah. Bukan malah membiarkan hal-hal seperti itu terus berulang.
“Jangan pernah ada lagi kartu merah, hingga ada pegawai yang dipecat karena penyalahgunaan anggaran dan jabatan. Kita ingin kampus Politani Pangkep maju,” tegasnya.
>> Selanjutnya
Kondisi proyek pembangunan Gedung 4 Lantai di kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau Politani Pangkep yang mangkrak, saat difoto pada Mei 2020.
