Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr.H.Basri, SPd.MPd memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) PPDB virtual dengan MKKS dan sejumlah Kepala SMP se Kota Makassar, Selasa (19/5/2020).

Basri mengungkapkan masih ada sebagian masyarakat menganggap ada sekolah unggulan atau sekolah favorit, padahal, kata Basri, sekolah negeri sudah tidak ada polarisasi antara sekolah unggulan dan sekolah non unggulan.

Ia menegaskan, PPDB tahum ini berbeda dengan tahun lalu, tahun dilaksanakan fullonline atau online penuh dalam rangka untuk memutus wabah covid-19.

Karena itu, Basri mengharapkan MKKS dan para Kepala SMP se Kota Makassar ikut berperan serta menyukseskan pelaksanaan PPDB SMA, SMK di Makassar.

Baca: Majelis Ulama Indonesia Beri Kelonggaran Bisa Shalat Idul Fitri 1441 H Berjamaah di Masjid, Tapi

Baca: Unhas Hadirkan Inovasi Ventilator Mekanik untuk Penunjang Kebutuhan Pasien Covid-19

Sebab menurutnya, selama ini Makassar dan sekitarnya paling banyak ditemukan kasus PPDB yang menyimpang dari aturan yang telah sepakati.

Basri mengungkap sejumlah modus yang sering dilakukan orang demi memuluskan aksinya, seperti memalsukan atau merekayasa KTP, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya.

Tahun ini Basri berharap tidak ada lagi modus-modus seperti itu. Sebab kalaupu. ada dan ketahuan, sanksi berat, yaitu kelulusan siswa tersebut akan dianulir, kendati yang bersangkutan sudah masuk belajar.

Basri menghimbau kepada orang tua siswa baru untuk mengikuti aturan yang ada, apalagi kuota siswa baru tahun ini lebih banyak.

Untuk Kota Makassar jumlah alumni SMP sebanyak 23.107 siswa, sementara daya tampung yang tersedia sebanyak 31.104 orang, jadi surplus 7.997 kursi.

Jumlah itu belum termasuk Madrasah Aliah Negeri dan Madrasah Aliah Swasta. "Jadi kalau ini semua berjalan normal, Insya Allah tidak ada masalah," ujar Basri. (*)


Tags: corona Dinas Pendidikan Sulsel Disdik Sulsel Dr Basri Virus Corona

Baca juga