THENEWSULSEL.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Andi
Sudirman Sulaiman memimpin High Level Meeting Provinsi di Hotel Claro, Kota
Makassar, Selasa, 11 Oktober 2022.
Kegiatan
dihadiri Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Bank Indonesia,
BULOG dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Sulsel.
Pertemuan
ini membahas 3 poin yakni, pengendalian
Inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.
“Hal
ini sesuai dengan tindak lanjut dari penekanan pada arahan dari Presiden RI,
Bapak Jokowi,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
“Kita
harus kompak, harus bersatu dari pusat, Provinsi, kabupaten/kota untuk
penanganan inflasi ini, ini sangat penting sekali,” tambahnya.
Ia menjelaskan upaya yang dilakukan Pemprov Sulsel untuk program pengendalian inflasi baik jangka pendek dan panjang pada hulu, antara, hilir dan konsumen.
Baca: Rumahnya Direhab Gubernur, Korban Bencana di Wajo Merasa Diberi Kado HUT 353 Sulsel
Baca: Instruksi Gubernur Sulsel, Dinsos Sulsel Salurkan 1 Ton Beras ke Korban Banjir Palopo
Seperti
gerakan tanam panen cepat serta pengawasan berupa monitoring BBM Bersubsidi
Tepat Sasaran dan mengaktifkan satgas pangan.
“Bahwa
kerjasama antar daerah (KAD) merupakan kunci dari penangananan inflasi. Paling
penting dari semua intervensi anggaran APBD untuk menyentuh sektor terdampak
yang telah diamanatkan,” sebut Andi Sudirman.
Sedangkan
untuk Tindakan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia diantaranya, pemprov mendorong
penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri) untuk PBJ dalam belanja APBD, membentuk TIM P3DN Provinsi Sulsel, serta melakukan
sosialisasi penggunaan produk dalam negeri ke OPD lingkup Pemprov.
Selain
itu juga mendorong daya saing produk IKM dengan melakukan standarisasi
industri.
“Kalau
kita produk dalam negeri kita sudah punya e-katalog dan UMKM juga sudah masuk,
sudah lama kita sejak diinstruksikan P3DN kita sudah mulai,” jelasnya.
Untuk
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya: Pengurangan
Beban Pengeluaran Masyarakat, Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan, dan
Peningkatan Pendapatan Masyarakat seperti peningkatan produktivitas petani
dengan program mandiri benih yang memanfaatkan bibit yang diproduksi oleh
petani lokal dengan sistem padat karya.
Peran
Sulsel sebagai lumbung pangan nasional perlu dipertahankan melalui kebijakan
memastikan ketersediaan beras BULOG.
Sulsel
menjadi tertinggi nasional mensupport kebutuhan sebesar 25 persen.
“Yang
kita tekankan ada mandat dari nasional Sulsel harus menjadi dan memperkuat
stoknya. Karena banyak wilayah lain yang gagal tanam, Sulsel bagus produknya,
banyak sekali yang ke provinsi lain, sampai sekarang kita suplai,” ujarnya.
Pada
kesempatan ini untuk menekan inflasi pada 2023, meminta pemerintah daerah yang
memiliki program yang menyentuh masyarakat untuk perencanaan tahun depan bisa disinergikan
pada pembahasan APBD untuk link and match program.
Demikian
juga ia menyampaikan apresiasi dengan penghargaan atas raihan Sulsel sebagai
TPID terbaik Sulawesi berkat sinergi kabupaten/kota.
“Apresiasi
atas kontribusi dari semua stakeholders terlibat TNI-Polri-Kejaksaan, Bulog,
BI, BPS, Pemda dan lainnya yang telah diberikan selama ini,” pungkasnya. (*)