Pemerintah Bolehkan Tarawih di Masjid, Menko PMK Minta Masukan Jusuf Kalla

THENEWSULSEL.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy silaturahmi dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (7/4/2021).  

Pertemuan berlangsung di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI). Jusuf Kalla (JK) juga menjabat Ketua Umum PMI. 

Muhadjir Effendy dalam siaran pers, menjelaskan, pertemuannya dengan JK sebagai ketua umum DMI untuk meminta masukan terkait shalat tarawih dan Idul Fitri di masjid dalam pandemi Covid-19. 

Pihaknya meminta masukan mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul seiring diizinkannya pelaksanaan shalat tarawih di masjid dan shalat Idul Fitri di lapangan maupun masjid.

Sebelumnya, Jusuf Kalla sebagai ketua umum DMI menyampaikan, membolehkan penggunaan masjid untuk shalat tarawih pada Ramadhan tahun 2021 ini dengan beberapa syarat dan protokol kesehatan ketat.

Pemerintah melalui Menko PMK, awal pekan ini, juga mengumumkan kebijakan pemerintah membolehkan pelaksanaan shalat tarawih di masjid atau di tempat secara berjamaah. 

Baca: Arab Saudi Sudah Terima Jamaah Umrah, Ini Tiga Syaratnya

Baca: Jadwal Liga Champions Hari Ini: Muenchen vs PSG, Misi Balas Dendam Neymar Cs, Live di SCTV

Namun, jamaah harus mematuhi beberapa syarat. Terutama penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. 

Pada kesempatan ini, Jusuf Kalla yang mantan wakil presiden (wapres) menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah, karena telah mengizinkan pelaksanaan ibadah shalat tarawih di masjid pada Ramadhan tahun ini. 

Baca: Kuliah Gratis Sekolah Kedinasan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Ini Syarat dan Cara Daftar

"Kami sudah membuat surat edaran ke pengurus masjid di Indonesia mengenai pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat," kata Jusuf Kalla. 

Ia juga meminta pengurus atau marbot masjid mengawasi betul pelaksanaan protokol kesehatan bagi jamaah.

Tahun lalu, pemerintah meminta pelaksanaan shalat tarawih dilakukan di rumah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (*)