Suasana pertemuan Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin, 22 Februari 2021. 
Suasana pertemuan Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin, 22 Februari 2021.
MAKASSAR, THENEWSULSEL.COM
– Kapala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Kemenkeu RI Sulsel yang baru, Syaiful, mengatakan, di DJPb ada Badan Layanan
Umum Pusat Investasi Pemerintah.
Kegiatannya menyalurkan bantuan bagi usaha kecil, menengah,
dan mikro. Di mana selama ini masih disalurkan melalui PNM dan Pegadaian serta
Bona Ventura. Hal itu dikemukakan Syaiful saat bersilaturahmi dengan Gubernur Sulsel
Prof HM Nurdin Abdullah di Kantor Gubenur, Makassar, Senin, 22 Februari 2021.
Syaiful mengemukakan hal tersebut menanggapi keinginan Nurdin Abdullah agar dengan
kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sehingga dibuthkan dukungan untuk mencarikan
sumber-sumber pembiayaan baru bagi UMKM.
"Saya sampaikan ke beliau, kita bisa support untuk
dilakukan pembiayaan. Mungkin melalui koperasi yang bisa kita bentuk di
Sulawesi Selatan," akunya.
Ia melanjutkan terkait kondisi penyaluran Dana Desa di
Sulsel. Untuk tahun 2000 realisasi mencapai 95 persen. Sedangkan yang sekarang
sampai dengan Februari 2021 penyaluran dana desa mendekati angka 9 persen.
Itu terhambat karena dari penetapan APBD-APBDS yang
terlambat dari masing-masing pemerintah daerah. Sehingga, Ia meminta gubernur
mendorong percepatan itu.
"Kita berharap akhir triwulan I ini bisa pada posisi 25-30 persen. Batas akhir triwulan satu pada bulan April," tegasnya.
Baca: Nurdin Abdullah Lantik Danny Pomanto 26 Februari 2021 Bersama Kepala Daerah LainnyaSedangkan, terkait dana transfer ke daerah di Sulsel.
Dinilainya, posisinya bagus, dibandingkan tahun sebelumnya cukup besar dan
meningkat.
"Alokasi dana ke transfer daerah khususnya Dana Fisik
dan Dana Desa tahun ini lebih kurang Rp 30,1 triliun di Sulsel," jelasnya.
Sedangkan, kendala penentuan BLT bagi masyarakat yang memang
terdampak Covid-19 pada data penerima.
"Apalagi ketika kita bicara data, kadang turun naik. Kalau ngak fix penentuan jumlahnya bisa jadi hambatan," ujarnya.
Baca: Kakanwil DJPb Izin Khusus ke Nurdin Abdullah untuk Masuk Sulsel Baca: Kominfo Buka Pendaftaran Pelatihan Digital Gratis Pelaku UMKM, Begini SyaratnyaSoal pertemuan dengan gubernur tersebut, Syaiful menilai, sebagai hal yang sangat penting dilakukan di awal tahun. Dalam tata kelola anggaran dibutuh support dan dukungan dari Gubernur sebagai pimpinan di Sulawesi Selatan. Baik itu, terkait dengan tata kelola untuk transfer ke daerah dan dana desa."Ini dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi desa dan
mendukung program percepat pemulihan ekonomi," sebutnya.(*)