MAKASSAR, THENEWSULSEL.COM
-- Gubernur Sulawesi-Selatan Prof HM
Nurdin Abdullah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Wilayah (Kakanwil)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Sulsel yang baru, Syaiful,
di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 22 Februari 2021.
Syaiful mengantikan Kakanwil DJPb Suslel yang lama,
Sudarmanto. "Pertama sebagai warga baru, sebagai tamu orang timur izin
masuk,’’ katanya. Dia lalu mengitip sebuah pantun: “Jadi kalau kita datang, harus
nampak muka/pulang harus nampak punggung,” kata pria asal Riau ini.
Pertemuan ini disebutmya penting dilakukan di awal tahun.
Dalam tata kelola anggaran dibutuh support dan dukungan dari Gubernur sebagai pimpinan di Sulawesi Selatan. Baik
itu, terkait dengan tata kelola untuk transfer ke daerah dan dana desa.
"Ini dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi desa dan
mendukung program percepat pemulihan ekonomi," sebutnya.
Dukungan lain juga dalam penanganan Covid-19 serta
pengembangan UMKM. Terutama yang betul-betul terpengaruh dan terdampak.
Dengan kondisi covid ini, sehingga dukungan ini penting
untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan baru bagi UMKM.
Dukungan gubernur juga dibutuhkan terkait vaksinasi tahap
ketiga bagi penyelenggara layanan publik,
khususnya di sektor pemerintahan, termasuk di Kanwil DJPb.
"Hal-hal itu tadi yang kita diskusikan dengan beliau.
Sehingga beliau mendukung penuh upaya awal ini. Sehingga tata kelola keuangan
itu betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu," ungkapnya.
Syaiful menyampaikan, dari hal tersebut, Gubernur menekankan
upaya mencarikan sumber pembiayaan bagi UMKM. Di DJPb untuk hal ini memiliki
Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Kegiatannya menyalurkan bantuan
bagi usaha kecil, menengah, dan mikro. Di mana selama ini masih disalurkan
melalui PNM dan Pegadaian serta Bona Ventura.
"Saya sampaikan ke beliau, kita bisa support untuk
dilakukan pembiayaan. Mungkin melalui koperasi yang bisa kita bentuk di
Sulawesi Selatan," sebutnya.
Ia melanjutkan terkait kondisi penyaluran Dana Desa di
Sulsel. Untuk tahun 2000 realisasi mencapai 95 persen. Sedangkan yang sekarang
sampai dengan Februari 2021 penyaluran dana desa mendekati angka 9 persen.
Itu terhambat karena dari penetapan APBD-APBDS yang
terlambat dari masing-masing pemerintah daerah. Sehingga, Ia meminta gubernur
mendorong percepatan itu.
"Kita berharap akhir triwulan 1 ini bisa pada posisi
25-30 persen. Batas akhir triwulan satu pada bulan April," tegasnya.
Sedangkan, terkait dana transfer ke daerah di Sulsel. Dinilainya, posisinya bagus, dibandingkan tahun sebelumnya cukup besar dan meningkat.
Baca: Nurdin Abdullah: Indonesia Ditakdirkan Beri Makan Warga DuniaBaca: Nurdin Abdullah Lantik Danny Pomanto 26 Februari 2021 Bersama Kepala Daerah Lainnya"Alokasi dana ke transfer daerah khususnya Dana Fisik dan Dana Desa tahun ini lebih kurang Rp 30,1 triliun di Sulsel," jelasnya.Sedangkan, kendala penentuan BLT bagi masyarakat yang memang
terdampak Covid-19 pada data penerima.
"Apalagi ketika kita bicara data, kadang turun naik.
Kalau ngak fix penentuan jumlahnya bisa jadi hambatan," ujarnya.
Sedangkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah optimis capaian
target di bulan April untuk penyaluran Dana Desa triwulan 1 sebesar 25-30
persen dapat tercapai. Jika kendala pada pengesahan APBD Desa yang tidak
terhambat.
"Kuncinya penegasan ke bupati. Jadi kalau bupati
memiliki konsentrasi, saya kira tidak sulit untuk pengesahan APBD. Apalagi
sudah jelas programnya. Insyaallah bisa menembus angka ini. Dan jangan lupa ini
masa pandemi," tegasnya.(*)