Facebook Mulai Batasi Konten Politik, Termasuk di Indonesia

THENEWSULSEL.COM, JAKARTA - Facebook mulai  ujicoba kebijakan barunya memperketat persebaran konten berbau politik, khususnya konten yang beredar di News Feed atau lini masa. 

Untuk tahap awal, uji coba kebijakan itu diterapkan pada tiga negara mulai pekan ini, termasuk Indonesia. Dua negara lainnya adalah Brasil dan Kanada. 

CEO Facebook Mark Zuckerberg, mengungkapkan, salah satu masukan teratas yang diterima dari pengguna adalah mereka tidak ingin masalah politik mengganggu pengalaman pengguna ketika memakai Facebook.

Kebijakan ini masih dalam tahap uji coba dan belum diterapkan sepenuhnya untuk semua pengguna. Artinya, hanya sebagian kecil pengguna yang akan terdampak kebijakan ini.

Director Product Management Facebook, Aastha Gupta, belum lama ini menjelaskan, kebijakan ini bukan berarti Facebook akan menghapus atau melarang sepenuhnya konten berbau politik.

Facebook hanya mengurangi rekomendasi konten-konten politik kepada pengguna, termasuk grup yang membahas soal politik. 

Selama ini, Facebook memang menggunakan algoritma untuk merekomendasikan grup yang sesuai dengan konten yang menjadi minat atau kesukaan pengguna.

Dengan uji coba kebijakan ini, jumlah konten berbau politik di lini masa yang dapat dilihat pengguna Facebook akan berkurang. Namun, masih diperbolehkan mengunggah konten atau membicarakan politik.

"Kami tidak menghapus konten politik dari Facebook sama sekali. Facebook akan mempelajari dan memahami beragam preferensi masyarakat terhadap konten politik dan menguji sejumlah pendekatan selama beberapa bulan ke depan," jelas Gupta.

Sebelumnya, Mark Zuckerberg juga menyampaikan,  pengguna masih tetap dapat berdiskusi tentang politik atau bergabung dalam grup politik tertentu jika diinginkan. Sebab, hal itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

Menurutnya, aturan baru ini hanya akan memengaruhi sedikit pengguna yakni mereka (pengguna Facebook)  yang memang tidak tertarik segala hal yang mengandung unsur politik.

Dijelaskan, kebijakan ini bertujuan agar konten politik yang muncul di News Feed tidak menjadi percakapan khusus yang dibahas lewat grup Facebook. Pertimbangannya, konten itu dinilai berpotensi memecah belah. (*)